Dua Tersangka Korupsi Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) BRI Diserahkan Ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Pangkalpinang

Pangkalpinang (Babel) - Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Jum'at kemarin (28/05/2021). 

Baca juga: Tim PERADI Batam Raya Siap Kawal Kasus Napi Rutan Kelas II A Yang Meninggal

Berikut pres release tanpa mengubah/mengedit sedikitpun narasi kalimat yang disampaikan oleh kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang (Jefferdian, SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Pangkalpinang Ryan Sumartja Syamu SH MH kepada Pers Babel, dengan identitas terdakwa sebagai berikut : 

Baca juga: Mantan Pegawai Honorer RSUD Depati Hamzah Bantah Dirinya Sering Bermasalah Dalam Bekerja

Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, 22 Tahanan Jalani Rapid Test di Kejari Kampar

1. Atas nama terdakwa Firman alias Asak Anak dari Hartono (register perkara : PDS-05/L.9.10/Ft.1/05/2021), terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) pada Polres Pangkalpinang selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni April 2021 (Reg. Tahanan No. : RT-05/L.9.10/Ft.1/SPP/05/2021). 

Baca juga: Terima Kunjungan Menteri PAN-RB, Kajati Sulut Beberkan Inovasi Kejati Sulawesi Utara

Terdakwa Firman alias Asak Anak dari Hartono didugaan melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, 00 (tiga milliar lima ratus juta rupiah), yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. 

Baca juga: Temui Jaksa Agung, Ketua KPPU Bahas Penegakan Hukum Persaingan Usaha

2. Atas nama terdakwa M. REDINAL AIRLANGGA, S.E (Register Perkara .:PDS-06/L.9.10/Ft.1/05/2021), dilakukan penahanan dalam perkara lain terhitung mulai tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021. 

Baca juga: Kejari Kota Kediri Eksekusi Dua Tersangka Kasus Kredit Macet

Terdakwa diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Cabang Kota Pangkalpinang pada tahun 2018 dan Perpanjangan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. Hayxellindo Putra Jaya pada tahun 2019 sebesar Rp. 3.500.000.000, 00 (tiga milliar lima ratus juta rupiah), yang disangka melanggar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Lebih Subsidiair Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Ancaman Hukuman Pidana Terdakwa FIRMAN ALIAS ASAK ANAK DARI HARTONO dan Terdakwa M. REDINAL AIRLANGGA, S.E maksimal seumur hidup atau paling singkat 4 (empat tahun) dan paling lama 20 tahun dan Pidana Denda paling sedikit Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dan Paling Banyak Rp.1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) serta membayar uang pengganti sebesar kerugian negara. (Rikky Fermana) 

Baca juga: Perkara Kepemilikan 1,5 Kg Sabu di Riau, Jaksa Ancam Terdakwa AS Pidana Mati