Partai PSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sambangi Kepala Dinkes Kepulauan Bangka Belitung

Pangkalpinang (Babel) - Dr Mika Oiku Sianipar SpOG Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep.Babel) bersama jajaran menyambangi kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kep Babel, mempertanyakan pelayanan kesehatan yang masih kurang dan angka terkonfirmasi yang masih tinggi serta serapan dana covid 19 ke kabupaten/kota.Kamis (26/08/2021). 

Kedatangan Ketua  PSI Kep Babel juga didampingi bersama Wakil Ketua  Alfian dan diterima langsung oleh kepala Dinkes Provinsi Dr Andr Nurtito, MARS  bersama jajarannya yaitu dr.hastuti, M.Sc, Hermain SKM, MKM, kabid Yankes, Syaifullah, SKM, M.Si, Kasi alkes dan perbekalan kesehatan rumah tangga, Rais Haru SKM  kasi surveilans dan imunisasi.

Baca juga: Tjandra Setiadji, S.H., M.H. Tokoh Tionghoa Dengan Segudang Pengalaman Organisasi Di Indonesia

Dalam pertemuan tersebut PSI mempertanyakan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota yang berdasarkan aduan masyarakat yang kerap masih tebang pilih,

"Ya masih aja ada di RS kalau masyarakat bawa BPJS , dirawat kalau sudah batas waktu syarat perawatan BPJS sembuh gak sembuh dipulangkan, ini pernah saya langsung datang ke rumah sakit tersebut, dan benar saat itu suhu dan tensinya masih tinggi, memang ini terjadi berapa  sudah lama di Bangka Barat"kata Dr Mika dalam pertemuan tersebut. 

Baca juga: Muhaimin Iskandar Presiden 2024, Komunitas Petani Sayur Kab. Lambar Deklarasi Dukungan

Lanjutnya, "Atas permintaan saya dan saya saat itu marah sekali akhirnya pasein kembali dirawat" kata Dr Mika.

"Belum lagi juga kami temui beberapa warga dengan anak retardasi mental di beberapa daerah di Bangka Barat yang masih membutuhkan bantuan bahkan  mengurusi jaminan kesehatan untuk sang anak"artinya apa? Berarti kinerja kepala Dinkesnya dipertanyakan? wong sudah bertahun-tahun jadi warga babar kok gak bisa diperhatikan "tanya Dr.Mika.

Baca juga: Pemilu 2024 Diundur? Ini Komentar Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas

Diungkapkan, "Belum lagi ternyata Bangka Barat belum ada sertifikasi bebas malaria, ini kami dapatkan dari pertemuan di Dinkes provinsi kemarin, kemudian warga yang isoman tidak diberikan vitamin, "ungkap Dr Mika.

Selain itu, "Di Basel ini ada juga dari spesialis nya belum di bayar  semua jasa pelayanannya kan lucu dan sungguh ironi  seharusnya tenaga kesehatan juga diperhatikan dengan menghormati hak dan kewajiban"ungkap Dr Mika. 

Baca juga: Tony Rosyid: Terlempar dari PBNU, Akankah Suara PKB Gembos?

Lanjutnya, "gambaran pelayanan kesehatan yang masih kurang memuaskan disertai masih banyakknya warga yang belum bisa mendapatkan sebuah pelayanan atau jaminan kesehatan memadai masih banyak ditemui di kabupaten/kota di Babel ini dan ini semua sudah kita laporkan" ujar Dr Mika.

"Begitu juga permasalahan covid 19 yang masih tinggi, kesediaan oksigen, maslaah belum semua warga Babel belum di vaksin serta serapan dana covid untuk kabupaten/kota apa sudah disalurkan serta ketersediaan bed pada pasein covid menjadi prioritas kami PSI"ungkap Dr Mika."

Baca juga: Pessel Bersatu Tak Mudah Dikalahkan, IKPS Jambi Sengaja Pulkam

Dibeberkanya, bahwa di kabupaten Bangka Selatan presentase angka kematian dibandingkan yang positif covid paling tinggi sekitar 2, 5%, menurutnya kesiapan tenaga kesehatan dan fasilitas belum memadai, bahkan  seharusnya kepala dinkes mengantisipasi hal tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Babel dr Andri Nurtito mengatakan akan menindak lanjuti permasalahan yang ada terutama pelayanan kesehatan, masalah ketersediaan oksigen sudah bisa diantisipasi, namun untuk vaksin karena daerah Sumatera termasuk Babel hanya dapat jatah 30 persen dan semua itu kebijakannya ada di kepala daerah kabupaten/kota.

"Begitu juga soal kebijakan kebijakan walaupun sudah bicara dengan kepala dinkes kabupaten dan kota namun kebijakan kebijakan tetap ditangan kepala daerah karena otonomi daerah"ungkap  Kepala Dinkes Provinsi Kep Babel dr Andri. 

Namun demikian, dr Mika berharap laporan yang disampaikan dalam pertemuan ini dapat ditindak lanjuti ke gubernur, bahwa  pelayananan kesehatan harus dilakukan bersama-sama dengan melibatkan elemen masyarakat. 

"tidak perlu siapa kita dari mana kita kan sama harus sama, dan memang sih kita akui ada juga oknum masyarakat apalagi yg sudah punya  jabatan pengen berobat maunya cepat dilayani dan kurang sopan terhaadap tenaga kesehatan yang ini lain sendiri"ungkapnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Paling Berpeluang jadi Presiden 2024-2029

Ketua PSI Kep. Babel, juga meminta kepada  kepala Dinkes ktabupaten/kota uuntuk turun ke masyrakat lgsung jgn hanya terima laporan dan ya kalau gk mampu menjalankan amanah rakyat dn tdk mumpuni bisa kok mundur, termasuk direktur rumah sakit"pinta Mika. 

Ditambahkan, Pimpinan daerahnya juga hrus mendukung jangan  mentang-mentang otonomi tidak mau terima masukan, otonomi bukanan otoriter, ini semua demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik dan benar serta jaminan kesehatan yang lbh smart.

"Saya bersama teman pengurus PSI di daerah akan memantau masalah kesehatan ini, masalah covid serta serapan dana ke daerah agar dicek apakah betul sudih diterima dengan baik atau belum, sehingga masyarakat yang isoman gak hanya diberi nasi kotak atau nasi bungkus tapi vitamin, kami ingin wujudkan ini uk masyarakat" tutupnya. (Ril)